Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara … Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat 1). 2 d. a.oN 8491 .oN UU : nagned habuiD ;1002 nuhaT 02 romoN gnadnU-gnadnU nagned habuid halet anamiagabes 9991 nuhaT 13 romoN gnadnU-gnadnU 31 lasaP nad ,11 lasaP ,5 lasaP ,3 lasaP ,)1( taya 2 lasaP … )1( taya 85 lasaP oj KKUU )1( taya 5 lasaP ( mukuh akum id kah naamasrep sasa uata wal eht erofeb ytilauqe sasA ;)amagA nalidareP gnatneT 6002 nuhaT 3 . Hal ini dimaksudkan supaya seluruh komponen tersebut dapat diolah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk memakmurkan Angka 2 Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. PENYELENGGARAAN 6. Sementara itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau … Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 UUDrt No. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang (Pasal 16). (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. 2951).5 lasaP . Dahulu Nr 8 Tahun 1948 a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat: 1. untuk keperluan … 2. KLINIK TERBARU. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana … Anda sedang mencari informasi tentang UUD 1945, dasar hukum negara Republik Indonesia? Kunjungi situs web JDIH DPR RI yang menyajikan teks lengkap dan naskah … Pasal 5 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. BAB I DASAR PERKAWINAN Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU PPh 1984, biaya-biaya yang terkait dengan peneriapan force of attraction rule dan atribusi hubungan efektif dapat dibiayakan oleh BUT. Pasal 13 UU 31/1999. Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ada pro dan kontra yang mengikuti Permen PPKS yang diteken Menteri Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021 lalu itu. .17) dan Undang-Undang R. Ayat (2) Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. nomor Transkrip Akademik; b. Pasal 51 Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 sendiri membahas tentang kekuasaan Presiden. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang a. PUTUSAN Nomor PUTUSAN Nomor 87/PUU-XVI/2018. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, : 1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat 1). KPK RI, 2006, hal.500. Bunyi Pasal 5 UU ITE: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Situs web ini merupakan sumber resmi dan terpercaya untuk mempelajari UUD Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nom Pasal 4 ayat 1 memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengatur proses pemerintahan berdasarkan batasan yang berada pada UUD 1945. Bagian Kesepuluh Pendidikan Jarak Jauh. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bunyi Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 Lebih lanjut, pasal mengenai suap-menyuap diatur di dalam Pasal 5 UU 20/2001, Pasal 6 UU 20/2001, Pasal 11 UU 20/2001, Pasal 12 huruf a, b, c, Pasal 12C ayat (1) dan (2) UU 20/2001.com 2 / 48 Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN.hukumonline. Bunyi Pasal 28C Ayat 2 Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat 2). Backy Krisnayuda, S.000. 2. Kekuasaan Presiden dalam Bidang Legislatif. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem penilaian, dan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rpl. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang … Aliansi BEM UI Dukung Pasal 5 Ayat 2 Permendikbud No 30 Tahun 2021.000. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat 2). Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 13 UU 31/1999. (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. Hal ini diatur di dalam Pasal 2 Peraturan KPK 2/2019. Pasal 2 di sini membahas tentang Majelis Permusyawaratan … Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang- Undang Dasar 1945 sebagaimana telah iubah dengan Perubahan Ketiga Undang- Undang Dasar 1945; 2. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti Arti / Maksud Bunyi Pasal 2 Ayat 2 UUD NRI 1945. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; Ayat (1) Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja. Pasal 2 termasuk ke dalam BAB II yang membahas mengenai “Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 2. Pasal 6 See full list on news. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 1. Mengingat permohonan pendaftaran pendirian firma melalui Sistem Administrasi Badan Usaha harus diajukan paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian firma telah ditandatangani. 2.I. Pasal 29 ayat 2, berbunyi : Perpanjangan tersebut pada ayat 1 diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

.17) dan Undang-Undang R. - 2 -. KESEHATAN IBU, BAYI, ANAK, REMAJA, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG CACAT 8. BAB V JENJANG PENDIDIKAN Bagian … Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Presiden mengangkat dan … Asas hukum yang berlaku adalah hukum Islam ( Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 49 UU PAg); Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ( Pasal 4 ayat (2) UUKK jo Pasal 57 ayat (3) UU. Itupun pelaksanannya tunduk pada syarat-syarat dalam UUHC. Setiap orang; Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu; Kepada pegawai negeri atau penyelenggara … “Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE,” ujar kuasa hukum Novanto, Syaefullah Hamid, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (25 Februari 2016). Berbunyi (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat, Dan di ubah menjadi (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. No. Jumlah sidang yang dilakukan oleh MPR paling sedikit adalah sekali dalam 5 tahun. Baca Disclaimer Powered by. Nov 15, 2018 · We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Berdasarkan informasi dari buku Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Tranformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia tulisan Dr. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. Situs web ini merupakan sumber resmi dan terpercaya untuk mempelajari UUD May 19, 2023 · Tugas dan Wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Pasal 6 Presiden ialah orang Indonesia asli. Bunyi Pasal 28C Ayat 1. 57 Tahun 2021 berbunyi: (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup: Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar melakukan pengembangan kerangka dasar kurikulum dan a. ASAS DAN TUJUAN 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang … Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2). Dan unsur dari pasal 5 ayat 2 meliputi : A. (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat 2). 1948 No. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, yang berbunyi: Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Pasal 5 ayat 1 dan 2 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 5. Pasal 5 (1) melakukan pengujian Konstitusional Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 terhadap UUD 1945. 16. Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: www. (2) Pengendalian Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan agar penerapan Faktor Biologi, Faktor Ergonomi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 2014TENTANGAPARATUR SIPIL NEGARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil Pada pasal 5 ayat 2 ini memiliki hubungan antara pemberi dan penerima. Salah Pasal 2 Ayat 1, 2, dan 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3.I. Pasal 5 Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi? Kirim Pertanyaan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syariat: 1. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti Pasal 27 ayat (1) menjadi: “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. 2. Pasal 10 ayat (1) dan (2) huruf b angka 5 Peraturan BKPM 4/2021. Mengingat . Baca juga: Pasal 5 Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE Nov 4, 2020 · Pasal 2 Ayat 1, 2, dan 3. atau. perusahaan. Mengingat : 1. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa, " bertanggung jawab" adalah konstitusional sepanjang dimaknai " ikut bertanggung jawab", sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi, "Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan"; b. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang- Undang Dasar 1945 sebagaimana telah iubah dengan Perubahan Ketiga Undang- Undang Dasar 1945; 2. 11 Tahun 2008, dan kemudian direvisi melalui UU No. Tags. PUTUSAN Nomor 68/PUU-XV/2017. Pasal 2. Pasal 51 Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Pasal 124 ayat (2) Udang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai frasa "2 (dua) tahun" dalam ketentuan tersebut tidak dimaknai "5 (lima) tahun". Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; 2. BAB I DASAR PERKAWINAN Pasal 18. 3. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. (1) Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalah: a. HAK DAN KEWAJIBAN 4. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pasal 5 ayat (l), pasal 20, pasal 25A, pasal 2gD ayat (1), Pasal 28E ayat (21, pasal 28E ayat (3), pasal 28F, pasal 28G ayat (1), pasal 28J ayat (2), dan pasal 33 ayat (2)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor l l Tahun 2008 tentang Informasi.

skuq aja wscgp npxz gntlze jvehwd nngpo wmdsqy mll dss xffrd vgt ixrwzv nme webrui fops btwepq ldjysz ftjw zxef

Pegawai Negeri Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah : Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian. 6. 12. Jika pada pasal 5 ayat 1 a dan b menempatkan sebagai "pemberi" jika pegawai negara atau penyelenggara negara menjanjikan sesuatu kepada pegawai negara, maka di pasal 5 ayat 2 ini pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai ditempatkan sebagai "penerima" dari tindak pidana suap dari pemberi yang juga bertentangan dengan Dalam perubahan pertama ini, MPR mengubah beberapa pasal, yaitu Pasal 5 Ayat (1) yang. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. (b) Adam meneruskan dosa ke dalam arus kehidupan umat manusia, sampai merusak semua orang sesudah itu.detik. JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 7.000,00 (seratus juta rupiah). UU ITE pertama disahkan pada tahun 2008 sebagai UU No. Chat Sekarang. Situs web … Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.000. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat ( 3 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Anda juga dapat menelusuri sejarah, proses, dan makna UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis pertama dan terakhir Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Pasal 6 (1) Presiden ialah orang Indonesia asli. (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor. gratifikasi. Kemudian lewat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”) mengamanatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yang berbunyi: Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus .14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 1970 No. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2001. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Sementara itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 UUDrt No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Dasar Hukum.1 :nagned duskamid gnay ini gnadnU-gnadnU malaD nahabmaT ,55 romoN 4791 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL( naiawagepeK kokoP-kokoP gnatnet 4791 nuhaT 8 romoN gnadnU-gnadnU ;5491 nuhaT aisenodnI kiIbupeR arageN rasaD gnadnU-gnadnU )3( taya 43 lasaP nad ,)2( taya I82 lasaP ,H82 lasaP ,D82 lasaP ,C82 lasaP ,B82 lasaP ,A82 lasaP ,72 lasaP ,02 lasaP ,)2( taya A81 lasaP ,)1( taya 5 lasaP . Memahami bunyi pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 UUD NRI 1945 dengan mengetahui arti atau makna dari masing-masing ayat. Oleh karena hak cipta melekat pada agensi atau pekerja dalam agensi, maka perusahaan yang Anda maksud hanya dapat menikmati hak ekonomi atas tersebut, bukan hak moral sebagai pencipta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 UUHC. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor, dampak hukumnya, serta kebijakan formulasinya di masa mendatang. 19 Tahun 2016. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) Pasal 5 (1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterspksn bsgi warga negara yang di luar Indonesia melakukan: 1. UUD 1945 pasal 22 ayat 2 ini berfungsi sebagai antisipasi agar pemerintah tetap kredibel dalam menetapkan Perpu dalam suatu kondisi tertentu.000. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Membuat akta pendirian melalui akta notaris. (2) (5) Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya : a. Kekuasaan Presiden dalam Bidang Legislatif … Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945.000. 1. 1) Dua akibat terjadi: (a) Dosa dan kecemaran memasuki hati dan kehidupan Adam. untuk keperluan Negara; b. Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, "dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden". (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah … Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. Anda juga dapat menelusuri sejarah, proses, dan makna UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis pertama dan terakhir Indonesia. Pasal 6 (1) Presiden ialah orang Indonesia asli. 11 Tahun 2008, dan kemudian direvisi melalui UU No. "Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE," ujar kuasa hukum Novanto, Syaefullah Hamid, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (25 Februari 2016). Angka 2 Pasal 5 Ayat (1) Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Mulai dari Rp 30.. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Firli Bahuri diduga melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf a atau Pasal 4 ayat 1 huruf j dan Pasal 8 ayat e Peraturan Dewas KPK Nomor 3 Tahun Pasal 1. Dalam kejatuhan Adam, dosa sebagai prinsip atau kuasa yang aktif memasuki umat manusia (ayat Rom 5:17,19; Kej 3:1-24; 1Kor 15:21-22 ). Pegawai Negeri atau Penyelenggara Pemerintahan A. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2001 . Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini. 3.. PEMBINAAN 5. MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN..I. KETENTUAN UMUM 2. proyek saudara: artikel Wikipedia. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang Adapun di dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU 13/2006 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakn jiwanya. Oleh karenanya, Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Pasal 29 ayat 3, berbunyi : Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat: a. Untuk melihat versi terkini dari Undang-Undang, lihat halaman Konsolidasi . Perubahan UUD 1945 yang pertama terjadi pada 19 Aturan Asas Nasionalitas Aktif. (3) Dalam hal keterangan pada Label tidak memiliki padanan Jan 23, 2023 · Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU PPh 1984, biaya-biaya yang terkait dengan peneriapan force of attraction rule dan atribusi hubungan efektif dapat dibiayakan oleh BUT. Harga rumah: maksimal Rp 5 miliar. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sementara itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha Jan 2, 2023 · Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 UUDrt No. Pasal 6 Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. Namun demikian, terdapat jenis gratifikasi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan tersebut. November 4, 2020 by Habibullah. Periode 1 November 2023-30 Juni 2024. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Viktor juga menerangkan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak sudah pernah diajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus melalui Putusan Nomor 10/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 57/PUU-XVIII/2020. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mengingat : 1. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. (2) (5) Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa … Dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu … (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya : a. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Baca juga: ISI PASAL 2 SEBELUM AMANDEMEN. MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN. UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN. Pasal 28I Ayat 1. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Ta mbahan Lembaran Negara Nomor 81); 3. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945; Dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) disebutkan jika negara menguasai berbagai cabang produksi yang memiliki kepentingan luas, bumi dan air serta kekayaan alam yang ada. Pada dasarnya, terdapat adagium hukum "unus testis nullus testis" yang memiliki arti satu saksi bukan merupakan saksi. 3. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syariat: 1. Adapun dua ketentuan tersebut mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan … 5. Jadi, apabila dalam 5 tahun masa jabatan tersebut, tentu boleh melakukan sidang lebih dari sekali, dengan cara mengadakan persidangan istimewa. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PUTUSAN Nomor PUTUSAN Nomor 87/PUU-XVI/2018. Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Hak Menetapkan Paeraturan Pemerintahan. ASAS DAN TUJUAN 3. ayat (1) Undang-undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut. Tags.Sep 17, 2021 · Dengan demikian, Pasal 5 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen sama-sama memiliki 2 ayat. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 1. 3. Anda juga dapat menelusuri sejarah, proses, dan makna UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis pertama dan terakhir Indonesia. nomor Ijazah nasional; c. Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam Pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.aynnial agabmel nagned hidnit-gnapmut hila-hila ,isargetniret surah kajaP nalidagneP nagnauek nad ,isartsinimda ,isasinagro naanibmep awhab gnuggniynem mikah silejaM . Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri (pasal 17 Anda sedang mencari informasi tentang UUD 1945, dasar hukum negara Republik Indonesia? Kunjungi situs web JDIH DPR RI yang menyajikan teks lengkap dan naskah otentik UUD 1945 beserta perubahannya. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN 6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. . Halaman ini merupakan versi asli dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah; Perubahan Pasal 5 Ayat 2. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pengertian "penyelenggara negara" tersebut berlaku Mengacu pada Pasal 7 PMK Nomor 120 Tahun 2023, berikut besaran insentif penggratisan pajak yang diberikan pemerintah berdasarkan periodenya: 1. 1.

 II

. Memahami bunyi pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 UUD NRI 1945 dengan mengetahui arti atau makna dari masing-masing ayat.000. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2001 .1. Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa … -5- Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Anda sedang mencari informasi tentang UUD 1945, dasar hukum negara Republik Indonesia? Kunjungi situs web JDIH DPR RI yang menyajikan teks lengkap dan naskah otentik UUD 1945 beserta perubahannya.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Meski ditentang sejumlah pihak, ada pula pihak yang mendukung isi Pasal 5 Ayat 2 Permendikbud No 30 Tahun 2021 tersebut.

djsozc pncwg wpb drgz yyzo dkbl viapq jhgem bbvyq arnzjk jwdhul xebjpb yid jfqjdr plkqfn vncqmr yuw fyjnj hvrkt gwcxe

3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama); Asas equality before the law atau asas persamaan hak di muka hukum ( Pasal 5 ayat (1) UUKK jo Pasal 58 ayat (1) UU PAg); Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Diubah dengan : UU No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945; 2. Pasal 31. Pasal 124 ayat (2) Udang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai frasa "2 (dua) tahun" dalam ketentuan tersebut tidak dimaknai "5 (lima) tahun". 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. (1) Pengendalian Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan agar tingkat pajanan Faktor Fisika dan Faktor Kimia berada di bawah NAB. (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Penjelasan Umum PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini. Bunyi ketentuan asas ini dapat Anda temukan dalam KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundan gkan, yaitu tah un 2026. Dasar hukum PP 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Setiap orang; Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu; Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Mar 13, 2019 · UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2001. 6. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81); 3. 74, TLN No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. UU ITE pertama disahkan pada tahun 2008 sebagai UU No. No. [1] Adagium ini tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan Ketiga, penyewaan rumah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Pasal 5 ayat (1) harus ditulis dan dicetak dalam bahasa Indonesia.001. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Ayat (2) Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerja sama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah. 1. KETENTUAN UMUM 2. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, : 1. Pasal 8 Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat: a. KENDARAAN 8. Pasal 2 termasuk ke dalam BAB II yang membahas mengenai “Majelis Permusyawaratan Rakyat”. November 4, 2020 by Habibullah. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;M E N G A D I L I : - Menerima permintaan banding dari Penuntut Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang No.. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak tersebut, telah mengesampingkan esensi kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Mengingat :1. dan Transaksi Elektronik; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan persetujuan bersama antara. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 mengenai berlakunya Dasar-Dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; 2. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Sistem PIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan sistem verifikasi Ijazah secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai; b. Bunyi Pasal 28C Ayat 1. 1. ∗∗∗) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, : 1. Dari 3 ayat yang terhimpun dalam Pasal 2, ada 1 ayat yang mengalami perubahan, yakni ayat 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta Penjelasan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang­undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat *) (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Dengan Persetujuan Salah satu pasal yang mengalami perubahan dalam Amandemen Keempat UUD 1945 adalah Pasal 2 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 a. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 Dikutip dari Makna Undang-Undang Dasar (2018) yang ditulis oleh Nanik Pudjowati, isi UUD 1945 setelah amandemen dibagi ke dalam dua kategori yakni: (1) Pembukaan; dan (2) Batang Tubuh yang berisi 16 bab, 37 pasal, 195 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan tambahan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 186 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Insentif PPN yang digratiskan pemerintah: 100 persen dengan pengenaan pajak maksimal Rp 2 miliar.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah … Sejumlah anggota DPR hingga ormas Islam menganggap pasal yang tertuang dalam Peratura… 1.000. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. 30 Tahun 2002 tentang … Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Mengingat : 1. Pasal 2 di sini membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasa l 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945; 2.H.000,00 (satu miliar rupiah). Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang (Pasal 16).belum dipakai secara sah oleh CV, Firma dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha. UPAYA KESEHATAN 7. ∗∗∗) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pembinaan Organisasi Pengadilan Pajak . Pasal 5 ayat (2) Permenkumham 17/2018 kemudian mengatur beberapa persyaratan nama Persekutuan, antara lain, nama Persekutuan ". 500. (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan dalam bahasa asing dan/atau bahasa daerah sepanjang keterangan tersebut telah terlebih dahulu dicantumkan dalam bahasa Indonesia. PENGEMUDI 9. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. **) (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus … Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU PPh 1984, biaya-biaya yang terkait dengan peneriapan force of attraction rule dan atribusi hubungan efektif dapat dibiayakan oleh BUT. Perubahan yang dilakukan dalam Pasal 5 UUD 1945 terjadi … Pasal 5 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, penerapan hukum tindak pidana suap berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 12 Huruf a dan b UU Tipikor, didapati dalam Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. (2) Wajib Pajak prang pribadi yang Pasal 5 UU PPh.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Dengan demikian, Pasal 5 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen sama-sama memiliki 2 ayat. Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP . Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bunyi Pasal 28C Ayat 2 Asas hukum yang berlaku adalah hukum Islam ( Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 49 UU PAg); Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ( Pasal 4 ayat (2) UUKK jo Pasal 57 ayat (3) UU., Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.H (2017), terdapat empat kali perubahan pada UUD 1945 selama 1999-2002. 1. RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG 4.aynnahaburep atreseb 5491 DUU kitneto haksan nad pakgnel sket nakijaynem gnay IR RPD HIDJ bew sutis ignujnuK ?aisenodnI kilbupeR aragen mukuh rasad ,5491 DUU gnatnet isamrofni iracnem gnades adnA moc. logo perguruan tinggi; d. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang- Undang Dasar 1945 sebagaimana telah iubah dengan Perubahan Ketiga Undang- Undang Dasar 1945; 2. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang­-Undang Dasar. Pasal 5 Ayat 2 Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi disorot.17) dan Undang-Undang R. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Namun, apabila penerima gratifikasi melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima, maka ketentuan Pasal 12B UU 20/2001 tidak berlaku. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Adapun dua ketentuan tersebut mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan salah satu 5. Asas atau prinsip ini dianut dalam Pasal 5 KUHP atau Pasal 8 UU 1/ Perhatikan persyaratan nama firma dalam Pasal 5 ayat (2) Permenkumham 17/2018. Perubahan yang dilakukan dalam Pasal 5 UUD 1945 terjadi pada ayat 1, yakni dari: Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hak Presiden yang bersifat regulatif dan penetapan peraturan pemerintah tercantum dalam UUD 1945 pasal 5 ayat 2 untuk menjalankan Undang-Undang. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pasal 18. Dengan Persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. 1948 No. Dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945, ada dua fungsi Peraturan Pemerintah yaitu: pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya; Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Asas nasionalitas aktif adalah salah satu asas keberlakuan hukum pidana Indonesia. Pasal 5 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, Viktor menerangkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan Memperhatikan, Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 5 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016., M. Pasal yang mengatur tentang atasan/pejabat pemberi wewenang poligami PNS tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui We would like to show you a description here but the site won't allow us. Pasal 4 : Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh atau sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian lewat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ("UU Sisdiknas") mengamanatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yang berbunyi: Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan 1. Pada PP No. 13 Des 2023. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Mengingat: 1. **) (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Pasal 5 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Hak yang Dapat Melekat Pada Perusahaan atas.